« Previous Entries

Arsip untuk kategori 'HUKUM'

Bupati Kepulauan Aru Tersangka Korupsi Rp 30 Miliar

Wednesday, March 10th, 2010 | kategori: HUKUM | No Comments »

sekilasindonesia.com - Kejaksaan Tinggi Maluku menetapkan Bupati Kepulauan Aru, Teddy Tengko, sebagai tersangka tindak pidana korupsi   keuangan di luar belanja APBD tahun anggaran 2005, 2006 dan 2007 dengan kerugian negara Rp 30 miliar.

( Baca Selengkapnya )

PDIP Tersandung Hukum, Ini Pesan Megawati

Monday, March 8th, 2010 | kategori: HUKUM | No Comments »

sekilasindonesia.com - Sederet nama politisi PDI Perjuangan (PDIP) masuk daftar penerima dana kasus dugaan suap cek perjalanan pemilihan deputi gubernur Bank Indonesia. Apa pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri?

( Baca Selengkapnya )

Nunun Daradjatun Bantah Bagi Uang Suap ke DPR

Monday, March 8th, 2010 | kategori: HUKUM | No Comments »

sekilasindonesia.com - Pihak Nunun Daradjatun membantah telah membagikan uang yang diduga suap kepada anggota Fraksi PDI Perjuangan. Nunun bahkan siap memberikan keterangan di pengadilan terkait tuduhan tersebut.

( Baca Selengkapnya )

Wapres Boediono Dan Sri Mulyani Dituntut Mondur dari Jabatannya

Thursday, March 4th, 2010 | kategori: HUKUM | No Comments »

Aksi menuntut mundur Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani di depan Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (2/12/09). Mereka mendesak kedua tokoh tersebut mundur dari jabatan karena diduga terlibat skandal Bank Century

( Baca Selengkapnya )

Polisi Siap Tindaklanjuti Paripurna DPR

Thursday, March 4th, 2010 | kategori: HUKUM | No Comments »

sekilasindonesia.com - Polri menyatakan siap menindaklanjuti rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kasus dana talangan (bail out) Bank Century. Polri segera memanggil orang-orang yang dianggap bertanggung jawab dalam kasus itu.

( Baca Selengkapnya )

Komisi I DPR Akan Hati-Hati Bahas RUU Intelijen

Thursday, March 4th, 2010 | kategori: HUKUM | No Comments »

sekilasindonesia.com-  Meski jadi prioritas, DPR akan berhati-hati dalam pembahasan RUU Intelijen karena menilai RUU ini sama sensitifnya dengan RUU Rahasia Negara yang dibatalkan pemerintah beberapa waktu lalu.

( Baca Selengkapnya )

Pemerintah Bentuk Panitia Seleksi Cari Pengganti Ketua KPK

Wednesday, March 3rd, 2010 | kategori: HUKUM | No Comments »

sekilasindonesia.com- Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM akan segera membentuk panitia seleksi (pansel) untuk mengganti pelaksana tugas sementara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tumpak Hatorangan Panggabean.

( Baca Selengkapnya )

Pengacara Antasari Menghadap Komisi Yudisial

Wednesday, March 3rd, 2010 | kategori: HUKUM | No Comments »

sekilasindonesia.com- Tim kuasa hukum Antasari Azhar, Rabu (3/3), datang ke Komisi Yudisial (KY) untuk menyerahkan nota pembelaan kuasa hukum mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

( Baca Selengkapnya )

« Arsip Sebelumnya

SAMPAIKAN TULISAN ANDA DAN INFORMASI DILINGKUNGAN ANDA MELALUI SMS KE 081386777289 EMAIL- redaksi@sekilasindonesia.com.


TK

TAUFIK KIEMAS KETUA MPR RI

irman

IRMAN GUSMAN KETUA DPD RI


baner_kanan_tengah
  • Komentar Anda

Sidang Paripurna DPR yang Alot

SIDANG Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang keputusan akhir angket kasus Century menjadi sangat ribet. Ada peraturan tentang rapat, ada formula tentang keputusan, ada opsi voting, tetapi pilihan yang tersedia itu seakan buntu. Yang membuat ribet adalah lobi yang dengan bangga dikatakan sebagai bagian vital dari perpolitikan di mana pun. Lobi yang sesungguhnya dimaksud untuk memperlancar keputusan dipakai sedemikian rupa sehingga menyumbat kesimpulan. Itu yang terjadi dua hari Sidang Paripurna DPR tentang angket Century. Mekanisme persidangan di bawah kepemimpinan Ketua DPR Marzuki Alie berjalan dari satu ekstrem ke ekstrem yang lain. Ekstrem pertama adalah diktator palu yang harus dijatuhkan Marzuki untuk menghentikan banjir interupsi. Sidang pun dibikin supercepat sehingga selesai hanya dalam setengah hari. Ekstrem kedua, kemarin, Marzuki Alie tidak bisa mengendalikan interupsi anggota yang berlangsung hampir 2 jam. Puncaknya adalah ketika lobi memacetkan persidangan sampai jauh malam. Lobi bukannya menyehatkan, melainkan mematikan akal sehat. Sesungguhnya sidang paripurna tidak perlu menjadi ribet. Pansus telah merumuskan dua formula untuk dipilih oleh fraksi-fraksi. Dalam pandangan akhir fraksi jelas sekali terlihat bahwa fraksi yang memilih opsi C, yaitu kebijakan bailout Century terindikasi kuat bermasalah atau melanggar hukum, memenanginya. Pilihan A, yang menganggap bailout Century adalah kebijakan yang benar, kalah. Namun, aneh sekali sesuatu yang sudah jelas dan mengerucut itu harus dibawa lagi ke lobi untuk dimusyawarahkan. Menjadi semakin aneh dan tambah rumit ketika dalam forum lobi muncul lagi opsi untuk menerima bahwa opsi A dan C sama-sama benar dengan formula AC. Menggabungkan opsi A dan C yang salah dan benar menjadi benar dua-duanya mencerminkan lagi betapa sakitnya cara berpikir perpolitikan kita. Bagaimana mungkin ada opsi untuk menerima kejahatan dan kebenaran sebagai hal yang sama baiknya? Mana boleh para elite dan orang-orang terpandang di DPR tidak bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar? Padahal mereka berteriak lantang bahwa salah satu tugas fundamental Pansus Angket Century adalah menemukan yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar? Mufakat dan musyawarah akan menjadi penyumbat yang menyulitkan ketika para politikus tidak cerdas dan cekatan berkomunikasi dan berargumentasi. Musyawarah dan mufakat akhirnya kita jadikan sebagai diktator yang mengharamkan voting. Padahal voting diatur dalam undang-undang. Marzuki Alie kelihatan memikul beban berat untuk memenangkan salah satu opsi. Karena dia dari Partai Demokrat, opsi yang dibela tentu opsi A. Tetapi, yang jauh lebih konyol adalah menghadirkan opsi AC. (MI/Tam/editorial-04-03-2010)

Pasang Iklan Di sini

untuk memasang, iklan silakan kontak email kami melalui Telp:021-28727980 atau email: redaksi@sekilasindonesia.com