Anies Baswedan Dorong Penetapan Bencana Nasional untuk Wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar

Tokoh nasional sekaligus calon presiden, Anies Baswedan, mendorong pemerintah pusat agar segera menetapkan status bencana nasional atas rangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Seruan tersebut disampaikan setelah ia turun langsung meninjau sejumlah wilayah terdampak dalam beberapa hari terakhir.

Dalam kunjungannya, Anies menyambangi daerah-daerah seperti Aceh Tamiang, Kabupaten Langkat, hingga Kota Padang. Ia menyempatkan diri berbincang dengan warga di pos pengungsian, mendengarkan kisah para ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang belum bisa kembali bersekolah, serta para kepala keluarga yang mata pencahariannya tertimbun lumpur dan puing kayu akibat bencana.

Berdasarkan apa yang ia lihat langsung di lapangan, Anies menilai dampak bencana yang terjadi jauh lebih besar dibanding kemampuan penanganan di tingkat daerah. Menurutnya, kondisi ini membutuhkan peran negara yang lebih kuat dan terkoordinasi.

“Setelah melihat langsung situasinya, sulit rasanya menyebut ini sebagai bencana biasa. Skala kerusakannya besar dan dampaknya meluas. Menurut saya, ini sudah layak ditetapkan sebagai bencana nasional,” ujar Anies.

Ia menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional bukan sekadar urusan administratif, melainkan bentuk keberanian negara untuk mengakui besarnya dampak yang dialami masyarakat. Dengan status tersebut, pemerintah pusat memiliki ruang lebih luas untuk mengerahkan berbagai sumber daya secara maksimal.

Anies menjelaskan bahwa status bencana nasional akan membuka akses terhadap penggunaan anggaran nasional, pengerahan personel lintas kementerian dan lembaga, serta mobilisasi alat berat untuk membuka jalur-jalur yang terputus. Selain itu, distribusi bantuan logistik dalam skala besar, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial dapat dilakukan dengan lebih cepat dan merata.

Menurutnya, percepatan bantuan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, obat-obatan, tenda, dan perlengkapan darurat sangat penting bagi warga yang masih bertahan di pengungsian. Kehadiran alat berat serta dukungan TNI dan instansi terkait secara lebih masif juga dinilai krusial untuk mempercepat pembersihan puing dan pemulihan akses wilayah terdampak.

Lebih jauh, Anies menilai bahwa penetapan bencana nasional tidak hanya berdampak pada fase tanggap darurat, tetapi juga sangat menentukan proses pemulihan jangka panjang. Status tersebut memungkinkan pemerintah merancang program rehabilitasi dan rekonstruksi, seperti pembangunan kembali rumah warga, sekolah, fasilitas umum, perbaikan infrastruktur, hingga bantuan bagi pelaku usaha kecil yang terdampak bencana.

Ia juga menanggapi kekhawatiran sebagian masyarakat terkait potensi tumpang tindih kewenangan atau risiko penyalahgunaan anggaran jika status bencana nasional ditetapkan. Menurut Anies, kekhawatiran tersebut wajar, namun tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda keputusan penting.

“Kekhawatiran itu harus dijawab dengan pengawasan yang ketat dan tata kelola yang transparan, bukan dengan menahan penetapan status bencana nasional,” tegasnya.

Anies menambahkan bahwa justru dengan status nasional, negara memiliki tanggung jawab moral dan politik yang lebih besar untuk hadir secara nyata di tengah masyarakat, bukan sekadar menyerahkan penanganan kepada pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Meski bencana telah berlangsung beberapa waktu, Anies menilai bahwa penetapan status bencana nasional masih sangat relevan. Tahap tanggap darurat masih berjalan, sementara proses pemulihan diperkirakan akan memakan waktu panjang hingga satu atau dua tahun ke depan.

Menurutnya, keputusan yang diambil pemerintah saat ini akan sangat menentukan kekuatan dukungan negara dalam mendampingi masyarakat terdampak ke depan.

“Jika status ini ditetapkan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen bangsa bisa bergerak lebih cepat, lebih terkoordinasi, dan lebih masif,” ujarnya.

Anies menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal penanganan bencana secara jujur dan transparan, agar masyarakat yang hingga kini masih tinggal di tenda-tenda pengungsian benar-benar merasakan kehadiran negara dalam masa sulit yang mereka hadapi.