Dinasti atau Demokrasi? Mengulas Gugatan Pembatasan Keluarga Petahana di Mahkamah Konstitusi

Isu suksesi kepemimpinan nasional kembali memanas seiring munculnya perdebatan mengenai keberlanjutan estafet kekuasaan dalam lingkaran keluarga besar Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Aspirasi agar tokoh-tokoh seperti Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, Kaesang Pangarep, hingga masa depan bagi Jan Ethes tetap terbuka untuk maju dalam kontestasi Pilpres kini berbenturan dengan upaya hukum di meja hijau.

Gugatan Nomor 81/PUU-XXIV/2026: Membedah Pasal 169 UU Pemilu

Dua advokat, Raden Nuh dan Dian Amalia, secara resmi melayangkan gugatan terhadap Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan yang teregistrasi dengan nomor 81/PUU-XXIV/2026 ini secara spesifik meminta MK untuk melarang keluarga sedarah maupun semenda dari presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri dalam Pilpres.

Para pemohon mengajukan argumen bahwa Pasal 169 UU Pemilu memiliki celah berbahaya karena:


Ketiadaan Pagar Konflik Kepentingan: Tidak adanya batasan bagi keluarga petahana dianggap membuka peluang lebar bagi praktik nepotisme.
Tekanan Kekuasaan: UU saat ini dinilai melahirkan tekanan kekuasaan dan memfasilitasi rasionalisasi atas berbagai penyimpangan.
Penyalahgunaan Instrumen Negara: Pemohon khawatir presiden atau wapres aktif dapat menggunakan instrumen negara untuk memenangkan keluarga mereka.


Kompetisi Tidak Sehat: Kehadiran kandidat dari keluarga petahana dianggap menciptakan iklim kompetisi yang tidak adil dan membatasi pilihan kandidat alternatif.

Respons Jokowi: Konstitusi dan Hak Warga Negara

Menanggapi gugatan tersebut, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum untuk menguji materi undang-undang. Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini memandang bahwa proses di MK adalah bagian dari hak institusional yang dilindungi konstitusi.

“Setiap individu, setiap warga negara memiliki kedudukan institusional yang sama. Setiap orang bisa mengajukan uji materi ke MK mengenai apa pun dengan Undang-Undang,” ujar Jokowi di kediamannya, Februari 2026.

Jokowi menyatakan akan menunggu proses hukum yang berlangsung dan menegaskan komitmennya untuk menghormati apa pun hasil keputusan MK nantinya.

Kritik "Hukum Instrumentalistik"

Dalam draf gugatannya, Raden Nuh dan Dian Amalia melontarkan kritik tajam mengenai risiko hukum yang digunakan sebagai alat kekuasaan. Mereka berpendapat bahwa jika seorang presiden yang menjabat juga bertindak sebagai penanggung jawab tertinggi pemilu namun tetap diizinkan mengusung keluarga dekatnya, maka prinsip objektivitas hukum akan ternegasi.

Kondisi ini dikhawatirkan akan menciptakan situasi di mana hukum digunakan secara instrumentalistik—hanya untuk melanggengkan kekuasaan keluarga tertentu. Kini, publik menanti bagaimana Mahkamah Konstitusi akan memandang garis batas antara hak asasi individu untuk mencalonkan diri dengan kebutuhan menjaga integritas demokrasi dari bayang-bayang nepotisme.