KPK Segera Memanggil Ganjar Pranowo Tersangka di Kasus E-KTP US$500.000

Ngimpiiiii, selama PDI Perjuangan menuruti apa kata Jokowi, kasus-kasus korupsi koalisi pendukung pemerintah akan aman, tetapi jika partai-partai pendukung mulai tidak menuruti Jokowi, maka kasus akan dibuka kembali.

 

Penegakan hukum di rezim Joko Widodo selama menjadi Presiden Indonesia, sesuai dengan pesanan, bukan berdasarkan penegakan hukum karena merugikan negara.

Beberapa contoh kasus hukum yang dijadikan ancaman:


Kasus Johny G Plate, terlibat korupsi 8 Trilyun, dibuka kasusnya setelah Partai Nasdem mencalonkan Anies Baswedan.
Airlangga Hartarto baru saja bertemu dengan Anies Baswedan, langsung dipanggil KPK masalah kasus minyak goreng, esok harinya langsung mengundang PDI Perjuangan untuk membuat Kerjasama politik dengan Golkar. Kasus minyak goreng yang melibatkan Airlangga Hartarto langsung hilang ditelan bumi, akan dibuka kembali jika pada pemilu 2024 pindah haluan ke calon yang tidak disetujui Joko Widodo.
Partai Amanat Nasional (PAN), sudah seperti kerbau yang dicocok hidungnya, sudah tidak ada lagi marwah sebagai partai politik. Zulkifli Hasan pun sudah mengakuinya bahwa PAN diatur sesuai arahan dari Joko Widodo.
Hari pertama deklarasi Muhaimin Iskandar menjadi cawapresnya Anies Baswedan, di hari yang sama (2 September 2023), KPK langsung membuka kembali kasus yang terjadi tahun 2012, dan pemanggilan tgl 4 September 2023.


Tetapi ada hal yang dilupakan oleh Joko Widodo dan kepolisian selaku aparat yang melakukan tugas untuk melaksanakan keinginan Joko Widodo adalah kekuasaan tidak selamanya akan dipegang walaupun dengan segala cawe-cawe alias curang dalam pemilu 2024.

Rakyat melihat sepak terjang Joko Widodo dalam melakukan manuver politik tanpa ada rasa keadilan, hanya berdasarkan nafsu kekuasaan.

PDI Perjuangan sudah mulai merasa dikhianati oleh Joko Widodo, yang sudah diberi amanah sebagai petugas partai malahan menyandera semua partai untuk mengikuti keinginan Joko Widodo dalam berkuasa.

Gibran Rakabuming Raka dipersiapkan untuk mendampingi Prabowo Subianto, oleh sebab itu Prabowo selalu mengulur-ngulur waktu dalam menentukan cawapresnya, sampai keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) membolehkan cawapres berumur minimum 35 tahun. Hal ini mengikuti arahan Joko Widodo, untuk melanggengkan kekuasaan.

Jika pemilu 2024 dimenangkan sesuai keinginan Joko Widodo, maka:


Indonesia akan bekerjasama dengan China dalam membangun IKN (Ibu Kota Negara)
Memberikan konsesi 190 tahun sebesar 34.000 hektar tanah bisa digunakan oleh China
Mewajibkan seluruh warga Indonesia belajar dan menggunakan Bahasa China


Indonesia baru merdeka 78 tahun, sudah ada presiden yang memberikan ke negara lain 34.000 hektar ke negara lain selama 190 tahun. Jika mereka sudah beranak pinak, maka akan menjadi warga negara Indonesia. Pembangunan IKN oleh China merupakan tonggak China berkuasa di Indonesia.