Gerakan Rakyat menilai proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC) atau Whoosh merupakan proyek ambisius pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kini berubah menjadi beban keuangan negara dalam jangka panjang.
Anggota Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Nandang Sutisna, menyatakan bahwa proyek tersebut diduga kuat menjadi ajang bancakan politik serta lahan korupsi yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Karena itu, ia menegaskan pentingnya pengusutan menyeluruh terhadap seluruh proses pelaksanaan proyek.
“Proyek Whoosh tidak hanya salah arah secara ekonomi, tetapi juga meninggalkan beban utang dan potensi kerugian yang luar biasa besar. Jokowi harus bertanggung jawab atas keputusan yang dinilai keliru dan terburu-buru ini,” tegas Nandang dalam pernyataannya, Sabtu (25/10/2025).
Menurut Nandang, total biaya yang dikeluarkan untuk proyek KCIC mencapai sekitar USD 7,27 miliar atau setara Rp120 triliun, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun). Ia menambahkan, ketika bunga utang dan restrukturisasi pinjaman ke Tiongkok diperhitungkan, beban total negara bisa melampaui Rp130 triliun.
Lebih lanjut, ia menyebut skema pembayaran utang berpotensi berlangsung hingga 60 tahun, sehingga masyarakat Indonesia akan terus menanggung cicilan bahkan ketika masa pakai armada dan infrastruktur kereta cepat tersebut telah habis.
“Kita bisa saja masih membayar cicilan saat rel dan armadanya sudah aus dimakan usia. Ini merupakan ironi besar dan mencerminkan lemahnya perencanaan kebijakan publik di masa pemerintahan Jokowi,” ujarnya.
Nandang juga menekankan bahwa restrukturisasi utang selama 60 tahun bukanlah solusi, melainkan pengalihan beban ke generasi berikutnya yang justru dapat memperburuk kondisi keuangan negara.
“Ini bukan upaya penyelamatan, melainkan penundaan masalah yang akan diwariskan kepada anak cucu kita,” tambahnya.
Gerakan Rakyat berpandangan bahwa proyek KCIC tidak dapat dikategorikan sebagai transportasi publik strategis karena manfaat yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya dan beban utang yang harus ditanggung negara.
“Ketika masih banyak jalan dan jembatan rusak di berbagai daerah, menghabiskan ratusan triliun untuk proyek kereta cepat adalah bentuk kesalahan prioritas pembangunan,” kata Nandang.
Sebagai langkah tindak lanjut, Gerakan Rakyat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera mengusut dugaan penyimpangan serta praktik korupsi dalam pelaksanaan proyek KCIC yang melibatkan berbagai pihak di era pemerintahan Jokowi.
“Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proyek ini, Jokowi tidak bisa lepas tangan. Ia harus memberikan klarifikasi dan mempertanggungjawabkan secara hukum maupun politik atas potensi kerugian negara tersebut,” tutupnya.
Sedapnya Resep Sayur Lodeh Ala Ajinomoto by Dapur Umami
by Penulis 25 Nov 2022
