Sebuah kesepakatan berbahaya dengan Qatar yang melibatkan jet tempur Mirage bekas dapat mengancam karier politik Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Indonesia, yang saat ini memimpin survey dengan angka elektabilitas tertinggi dalam pemilihan Presiden yang akan datang. Kesepakatan yang bernilai $792 juta dengan perusahaan yang terdaftar di Uni Eropa ini memicu investigasi global setelah munculnya beberapa laporan.
Pemilihan yang akan dilaksanakan pekan depan pada 14 Februari 2024 menjadi sangat penting bagi negara demokrasi terbesar ketiga ini, dimana Prabowo kembali mencalonkan diri untuk ketiga kalinya dalam pemilihan Presiden.
Dalam dua usaha yang gagal sebelumnya, kampanye Prabowo dikacaukan dengan rekam jejak tuduhan pelanggaran HAM pada masa jabatannya sebagai Danjen Kopassus pada tahun 1990-an. Saat ini, Prabowo menunjukkan kedekatan dengan Presiden Joko Widodo, bahkan menunjuk Gibran Rakabuming, putra Presiden Joko Widodo, sebagai pasangannya dalam Pemilihan Presiden.
Saat ini, rekam jejak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan sejak 2019 mengancam kampanyenya. Berbagai pertanyaan muncul tentang kesepakatan pesawat tempur senilai $792 juta yang dilakukan Prabowo pada Januari 2023 untuk 12 buah pesawat Mirage 2000-5 yang sebelumnya digunakan angkatan udara Qatar.
Berdasarkan pernyataan Kementerian Pertahanan Indonesia, perjanjian tersebut ditandatangani dengan Excalibur International, salah satu perusahaan pertahanan Ceko yang menjadi bagian dari Czeschoclovak Group (CSG), yang dimiliki oleh keluarga Strnad. Jet tempur ini akan dikirimkan pada Januari 2025.
Tidak dapat diidentifikasi dengan jelas berapa umur dari jet tempur bekas angkatan udara Qatar ini, tetapi menurut situs pabrik Dassault Aviation, jet tempur Mirage 2000 pertama terbang pada tahun 1980-an. Meskipun Mirage 2000-5 tidak diproduksi lagi, Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan bahwa pesawat ini dilengkapi dengan 3 tahun layanan pendukung dan pelatihan pilot.
$792 juta alih-alih $0?
Harga $792 juta yang disetujui oleh Prabowo untuk harga $66 juta masing-masing pesawat – sebuah harga yang cukup mahal untuk pesawat-pesawat yang sebelumnya ditawarkan secara cuma-cuma oleh Qatar pada tahun 2009. Menteri Pertahanan Indonesia pada masa itu, Juwowno Sudarsono, menolak penawaran tersebut karena mengetahui biaya pemeliharaannya akan sangat mahal.
Fakta bahwa Prabowo saat ini membuat Indonesia membayar $792 juta untuk pesawat yang sama – bahkan saat ini sudah 15 tahun lebih tua – membuat geram beberapa anggota DPR.
“Kondisi apa yang mendesak sampai kita harus membeli pesawat bekas yang tua,” kata salah satu anggota DPR, Tubagus Hasanuddin, dalam berita Kompas.
Mayor Jenderal Purn. Tubagus Hasanuddin, anggota DPR Komisi I, menegaskan bahwa Indonesia seharusnya bisa memilih pesawat Mirage 2000-9 yang ditawarkan Uni Emirat Arab, yang juga akan dijual.
Dengan begitu banyak pertanyaan yang tidak terjawab, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menunda kesepakatan ini pada bulan Januari.
Jadi mengapa Prabowo sangat bersikeras untuk membeli pesawat tua yang sangat mahal dari Qatar? Sejak tahun 1990-an hingga tahun 2007, Dassault Aviation menjual Mirage 2000s dengan harga $23 hingga $25 juta per pesawat. Sementara Prabowo telah menyetujui harga $66 juta per pesawat untuk pesawat tua.
Seringkali, ketika harga suatu asset dibayar dengan harga yang melambung, ada korupsi yang terlibat di dalamnya. Hal ini menjadi titik awal untuk melihat detail lainnya dalam kesepakatan ini. Prabowo memastikan Qatar mendapatkan kesepakatan manis yang tidak didapatkan pada tahun 2009? Mengapa?
Kita menanyakan pertanyaan ini kepada salah satu sumber yang mengenal Qatar sangat baik. Dia menyatakan bahwa Qatar dan Uni Emirat Arab selalu bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan capaian. Jadi, ketika Prabowo melirik Uni Emirat Arab untuk membeli pesawat temput Mirage mereka, Qatar mendengar kabar tersebut dan memutuskan untuk menawarkan kesepakatan yang lebih baik.
Mereka tahu bahwa Prabowo tertarik untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Kembali, maka saat Prabowo mengunjungi Doha pada Januari 2023, mereka menawarkan pesawat Mirage beserta bagian 7 persen dari kesepakatan untuk mendanai kampanye pemilunya. Hal ini, berdasarkan sumber yang bersedia memberikan informasi secara anonim, disetujui secara pribadi oleh Menteri Pertahanan Khalid bin Mohammed Al Attiyah. Potongan 7 persen ini bernilai $55,4 juta, lebih dari cukup untuk mendanai kampanye Prabowo. Berdasarkan beberapa pelapor, Prabowo telah mendapat $20 juta pertama secara tunai dalam sebuah pesawat pribadi di bandara Doha.
Prabowo berutang budi
Jadi, mengapa Qatar memberikan suap pada salah satu kandidat pilpres di Indonesia? Sumber kami menemukan bahwa Qatar melihat ini sebagai investasi jangka panjang dan merupakan pendekatan yang juga Qatar lakukan di beberapa negara di Asia dan Afrika. Jika Prabowo dapat memenangkan pemilu, sumber kami menyatakan, Qatar akan mengandalkan “balas budi” dari Presiden Indonesia mendatang kapan pun diperlukan.
Lembaga Anti Korupsi Uni Eropa, The Group of States against Corruption (GRECO), telah mengirimkan telegram ke kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta pada 25 Januari 2024. Disebutkan bahwa European Investigative Order (EIO) telah membuka penyelidikan terhadap perusahaan Ceko yang terlibat dalam kesepakatan pesawat tempur tersebut.
Hal ini menjadi bagian dari investigasi yang lebih luas terhadap upaya Qatar membeli pengaruh melalui anggota Parlemen Eropa untuk mempromosikan kepentingannya. Telegram itu meminta bantuan dari departemen Amerika Serikat dalam investigasi khusus “Korupsi Kementerian Pertahanan Indonesia dan khususnya yang berkaitan dengan Qatar.” Kami telah melihat salinan dari telegram tersebut, yang belum dapat diverifikasi secara independen.
Sumber kami menyatakan bahwa Qatar sangat marah dengan penundaan kesepakatan ini. Liputan beberapa media yang negatif mengenai kesepakatan tersebut juga menimbulkan kesan buruk terhadap Qatar. Namun Prabowo sendiri lolos dengan cukup mudah, dari beberapa pertanyaan yang diajukan dalam Debat Presiden.
Ada kemungkinan bahwa pengungkapan investigasi kami membuat rekam jejak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dikaji lebih dalam. Masyarakat Indonesia pantas untuk mengetahui kebenarannya dan mendapatkan informasi yang lebih baik sebelum mereka menetapkan pilihannya dalam pemilu 14 Februari 2024.
