Ketum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid Serap Aspirasi Warga Miangas, Soroti Infrastruktur Perbatasan

MIANGAS — Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid mengunjungi Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu (14/2/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi wilayah perbatasan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat setempat.

Kedatangan Sahrin ke Miangas merupakan bagian dari rangkaian perjalanan ke wilayah terluar Indonesia setelah sebelumnya mengunjungi Merauke, Papua. Ia tiba di Miangas setelah melalui perjalanan laut, darat, dan udara dari Manado.

Dalam peninjauan tersebut, Sahrin menyoroti kondisi sejumlah fasilitas negara yang dinilai kurang terawat. Beberapa bangunan kantor terlihat mengalami kerusakan, pagar fasilitas publik copot, serta papan nama instansi yang tidak lagi terbaca dengan jelas.

Selain itu, ia juga menyoroti belum adanya layanan feri menuju Miangas dalam satu tahun terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perhatian pemerintah terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah perbatasan.

“Wilayah perbatasan merupakan garda terdepan negara, sehingga fasilitas publik dan infrastruktur harus mendapatkan perhatian yang memadai,” ujarnya.

Dalam dialog bersama warga, Sahrin menerima sejumlah keluhan terkait regulasi perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Filipina. Masyarakat meminta pemerintah meninjau kembali kesepakatan perbatasan, khususnya mengenai batas nilai barang yang dapat dibawa dalam aktivitas perdagangan lintas negara.

Saat ini, batas nilai barang yang diperbolehkan dalam aktivitas lintas batas sekitar USD 250. Warga berharap adanya penyesuaian kebijakan agar aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan dapat berkembang lebih baik.

Menurut Sahrin, aspirasi masyarakat tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah pusat, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah kepulauan dan perbatasan.

Ia menegaskan, pembangunan wilayah perbatasan tidak hanya berkaitan dengan aspek kedaulatan negara, tetapi juga menyangkut kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

“Pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap wilayah perbatasan, baik dari sisi infrastruktur maupun kebijakan ekonomi,” katanya.