Rakyat Indonesia semakin muak dengan segala tipu muslihat yang dilakukan oleh Jokowi (Joko Widodo) dalam upaya strategi licik demi memuluskan anaknya menjadi presiden selanjutnya. Sejak reformasi, baru kali ini kita memiliki seorang presiden yang tidak segan-segan melakukan pelanggaran-pelanggaran Undang-Undang dan pelanggaran HAM. Kasus terbaru seperti penembakan anggota Laskar FPI di KM 50 menjadi salah satu bukti nyata betapa kekuasaan tampaknya lebih diutamakan daripada keadilan.
Strategi licik Jokowi untuk berkuasa lama dengan menjadikan Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto juga semakin menambah kekacauan politik di Indonesia. Dengan menggunakan kekuasaan dan jaringan politiknya, Jokowi terus memuluskan jalan bagi anaknya untuk naik ke kursi kepresidenan. Hal ini bukanlah upaya memperbaiki keadaan politik di Indonesia, melainkan semata-mata untuk menjaga kekuasaan keluarga sendiri.
Akan ada kerusuhan besar jika Jokowi memaksakan kehendaknya. Hal ini merupakan bahaya yang sangat nyata bagi stabilitas dan persatuan bangsa. Rasa tidak puas dan ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia bisa memicu kerusuhan besar yang sulit untuk diredam. Tindakan represif yang dilakukan pemerintah terhadap pengunjuk rasa menunjukkan bahwa kepentingan politik lebih diutamakan daripada hak-hak asasi manusia.
Kasus penembakan anggota Laskar FPI di KM 50 menjadi contoh nyata betapa kekuasaan tampaknya diletakkan di atas hukum. Tindakan represif terhadap kelompok-kelompok yang dianggap mengganggu kekuasaan semakin menunjukkan bahwa hak asasi manusia di Indonesia semakin terancam. Hasil keputusan pengadilan, yang terbunuh adalah pelaku kejahatan dan yang membunuh adalah korban. Yang terbunuh 6 pemuda pengawal Ustad Rizieq Sihab, tidak membawa senjata, sedangkan polisi yang menggiring 6 pemuda, menembakkan beberapa peluru ke tubuh pemuda-pemuda tersebut, diselingi oleh memar akibat pemukulan. Polisi pembunuh dibebaskan, sedangkan orang tua dari pemuda-pemuda itu sampai sekarang menuntut keadilan.
Jokowi seharusnya menjadi pemimpin yang menjunjung tinggi kedaulatan hukum dan hak asasi manusia, bukan melakukan tindakan-tindakan otoriter demi memuluskan jalan bagi keluarganya.
Masyarakat Indonesia perlu membuka mata dan telinga terhadap segala tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sekitar kita. Sebagai warga negara yang dewasa, kita memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pemerintahan dan tidak boleh terlena dengan janji-janji manis politisi. Kepentingan politik seharusnya tidak boleh mengalahkan keadilan dan kebenaran.
Sebagai rakyat, kita harus bersatu untuk menolak segala bentuk tindakan represif dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Jokowi harus menyadari bahwa kekuasaan dan politik tidak boleh menjadi alasan untuk melanggar aturan dan hak asasi manusia. Kepemimpinan yang sejati adalah yang mampu menghormati dan melindungi hak-hak rakyatnya.
Kita jangan biarkan diri lupa akan perjuangan reformasi yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa. Mari bersama-sama mengawal negara ini agar tidak terjerumus ke dalam otoritarianisme dan ketidakadilan. Rakyat Indonesia harus bersatu dan mengawasi pemerintah agar tidak terjerumus ke dalam penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia.
Segala upaya licik Jokowi dan kepentingan politiknya harus ditolak bersama, demi kebaikan bangsa ini. Kita harus memberikan perlawanan secara damai namun tegas terhadap segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kekuasaan yang akan mengancam keutuhan bangsa Indonesia.
